SeptiadySetelah berbulan-bulan pemerintahan India mempertimbangkan cryptocurrency, pihak berwenang telah membahas kerangka kerja untuk secara hukum melarang penggunaan cryptocurrency secara ‘pribadi’ seperti Bitcoin.
Dalam pertemuan ke-19 Dewan Stabilitas dan Pembangunan Keuangan (FSDC) yang dipimpin oleh menteri keuangan India Arun Jaitley pada hari Selasa, subjek cryptocurrency dibincangkan.
Menurut sebuah rilis oleh Kementerian Keuangan Pemerintah India melalui Biro Informasi Pers, kelompok kerja “membahas masalah dan tantangan” cryptocurrency di negara tersebut.
Tegasnya, sebuah komite antar pemerintah yang digtugaskan untuk mempelajari dan mengusulkan kerangka hukum untuk cryptocurrency, sebaliknya, menyarankan larangan menggunakan cryptocurrency di India.
Kutipan Lengkap dari siaran pers:
“Dewan juga membahas masalah dan tantangan Aset Crypto dan diberi pengarahan tentang musyawarah di Komite Tingkat Tinggi yang diketuai oleh Sekretaris (Urusan Ekonomi) yang menyusun kerangka hukum yang tepat untuk melarang penggunaan mata uang kripto pribadi di India dan mendorong penggunaan Teknologi Buku Besar Terdistribusi, sebagaimana diumumkan dalam Anggran 2018-19.”
Sangat penting untuk memperhatikan kalimat yang digunakan dalam rilis publik disini.
Menegakkan kerangka hukum untuk melarang “penggunaan” cryptocurrency dapat memperpanjang perdagangan dan aplikasi sebagai instrumen pembayaran tetapi tidak harus memiliki cryptocurrency.
Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada mata uang kripto, senantiasa lakukan riset karena kripto adalah aset volatil dan berisiko tinggi. Cryptoharian tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan anda.
Add comment